Mahasiswa di UNPRI Mendemo Kebijakan Parkir Berbayar dan Tiga Mahasiswa Di-DO

 

Mahasiswa demo tolak biaya parkir di kampus UNPRI.

BOABOA.BATAKTIVE.COM, MEDAN - Tiga mahasiswa Universitas Prima Indonesia (UNPRI) secara tidak hormat di-DO (Drop Out) setelah dianggap melawan kebijakan kampus. Aksi protes tersebut dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai fakultas di kampus UNPRI pada Kamis (15/6/2023) lalu. Mereka merasa tidak puas dengan peraturan baru yang diterapkan oleh pihak kampus terkait pembayaran parkir.

Ria Anglina Syaputri Sitorus, Komisaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat UNPRI, yang juga merupakan salah satu mahasiswa di kampus tersebut, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan UNPRI terkait parkir berbayar. Menurut Ria, mahasiswa merasa ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut tidak masuk akal.

Menyikapi hal ini, Ria dan rekan-rekannya mengadakan diskusi untuk membahas permasalahan tersebut. Namun, beberapa hari setelah diskusi tersebut, Ria dipanggil oleh pihak kampus untuk dimintai penjelasan mengenai maksudnya mengadakan diskusi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, keputusan bahwa kebijakan parkir berbayar tidak dapat ditolak telah diambil. Mendengar hal tersebut, para mahasiswa yang berada di luar gedung kampus melakukan demonstrasi dengan tuntutan untuk menurunkan Ria dari jabatannya.

Selama pertemuan Ria dengan pihak kampus, terungkap bahwa Ria mengalami intimidasi dalam bentuk penyanderaan. Ria mengungkapkan bahwa ia merasa disandera ketika ia menyetujui segala keinginan dekan fakultas hukum.

Bukan hanya itu, setelah melakukan aksi di depan gedung kampus, banyak mahasiswa yang menerima ancaman dari pihak kampus. Selain itu, tiga mahasiswa di-DO dari kampus tersebut karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Ria sendiri, bersama dengan Fine dan Kevin Padang dari fakultas pertanian, menjadi mahasiswa yang di-DO.

Aturan baru terkait kartu parkir di UNPRI menyebabkan mahasiswa harus membeli kartu seharga Rp 50 ribu dan mengisi pulsa sebesar Rp 100 ribu. Pulsa sebesar Rp 100 ribu tersebut tidak dapat digunakan untuk bulan berikutnya. Dengan demikian, setiap bulan, mahasiswa diwajibkan mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp 100 ribu, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa per tahun mencapai Rp 1,250 juta.

Ria menyatakan bahwa para mahasiswa tidak akan berhenti hanya dengan satu aksi protes. Mereka berencana melakukan aksi kedua pada hari Selasa (20/6/2023) mendatang. Selain itu, pada hari Senin (19/6/2023), mereka juga berencana untuk mengadu ke DPRD komisi Pendidikan dan beberapa instansi terkait.

Ria berharap pihak kampus dapat mendengarkan seluruh aspirasi mahasiswa dan mempertimbangkan tuntutan mereka. Ia berpesan agar kampus tidak menjadi tempat yang menolak kritik, karena banyak mahasiswa yang merasa resah dengan situasi ini. Ria berharap pihak kampus dapat membuat kebijakan yang bijaksana dan tidak merugikan mahasiswa.

Dengan tegas, Ria menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa yang telah di-DO dan di-skorsing. Para mahasiswa berharap agar tuntutan mereka mendapatkan perhatian yang serius dan solusi yang memadai dari pihak kampus.