Seorang dosen tetap yayasan perguruan tinggi swasta di Kota Medan, Dr. Alex Tribuana Sutanto, resmi melaporkan pimpinan kampusnya yang berinisial CN ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas dugaan pemalsuan dokumen. Laporan pidana ini dilayangkan menyusul temuan dugaan manipulasi tanda tangan pada berkas perjanjian kerja yang terunggah dalam sistem kepegawaian kementerian.
Kronologi Temuan Dokumen di Sistem SISTER
Kuasa hukum pelapor dari Kantor Hukum Lukman S Ginting & Partners, Juliadi Kaban, menyatakan bahwa laporan kepolisian tersebut telah teregister di Polda Sumut dengan nomor LP/B/1691/X/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara. Perkara ini disangkakan melanggar ketentuan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta manipulasi dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Persoalan hukum ini terungkap saat Dr. Alex mengakses Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada akhir Februari 2026. Di dalam akun digital tersebut, pelapor mendapati dokumen elektronik perjanjian kerja tertanggal tahun 2019 yang memuat tanda tangan atas nama dirinya, padahal ia menyatakan tidak pernah menandatangani naskah kerja sama tersebut sejak aktif mengajar pada 2018.
Klien kami menduga ada pihak tertentu yang memalsukan tanda tangan tersebut dan mengunggahnya ke sistem SISTER sehingga dokumen seolah-olah sah. - Juliadi Kaban, Kuasa Hukum Pelapor
Desak Uji Forensik Digital dan Tempuh Jalur Industrial
Guna memperkuat laporan, tim penasihat hukum telah menyerahkan sejumlah dokumen pembanding ke hadapan penyidik Polda Sumut. Pelapor mendesak aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap tanda tangan yang disengketakan, sekaligus melakukan uji forensik digital pada rekam jejak digital pengunggahan data di server SISTER guna mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
Selain memproses dugaan tindak pidana di kepolisian, pihak pelapor merancang langkah hukum ketenagakerjaan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Tim kuasa hukum juga mengagendakan pengaduan resmi kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara untuk mendesak audit investigatif menyeluruh terhadap tata kelola administrasi kepegawaian di kampus swasta tersebut.
Kasus ini menjadi peringatan krusial bagi ekosistem perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara perihal transparansi relasi kerja antara badan penyelenggara dan tenaga pendidik. Kejelasan legalitas dokumen kepegawaian dosen di Medan sangat menentukan kepastian hak-hak ketenagakerjaan serta integritas pangkalan data pendidikan tinggi nasional di wilayah LLDIKTI I.
Sumber rujukan: ANTARA News Sumatera Utara
Kirim Komentar